Trump Siap “Mengunci” Muslim Brotherhood: Washington Gerakkan Mesin Sanksi Global
Trump tekan tombol merah: Muslim Brotherhood bisa segera dicap teroris — dan dunia Timur Tengah bersiap menghadapi guncangan besar.
Sumber foto:Kompas
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan besar. Pada Senin, ia menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan para pejabat keamanan untuk menilai apakah beberapa cabang Muslim Brotherhood harus resmi dicap sebagai organisasi teroris—sebuah langkah yang dapat mengguncang dinamika politik Timur Tengah.
Dalam dokumen tersebut, Trump meminta evaluasi mendalam terhadap cabang-cabang Brotherhood di Mesir, Lebanon, dan Yordania. Jika memenuhi kriteria, mereka akan dimasukkan ke daftar Foreign Terrorist Organizations (FTO) dan Specially Designated Global Terrorists (SDGT)—dua kategori sanksi paling keras yang dimiliki AS.
Alasan keputusan itu tertulis jelas: dugaan keterkaitan dengan Hamas serta “kampanye destabilisasi” yang dianggap mengancam kawasan, warga AS, dan kepentingan geopolitik Amerika.
Perintah eksekutif itu menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Keuangan Scott Bessent untuk bekerja sama dengan Jaksa Agung Pam Bondi serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard. Mereka diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan laporan lengkap—dan 45 hari berikutnya untuk menetapkan sanksi bila diperlukan.
Jika penetapan dilakukan, segala bentuk dukungan terhadap kelompok tersebut akan menjadi ilegal, sementara para anggotanya dapat diblokir masuk ke AS dan menghadapi konsekuensi ekonomi serius.
"Presiden Trump sedang menghadapi jaringan transnasional Muslim Brotherhood yang memicu terorisme dan kampanye destabilisasi terhadap kepentingan AS dan sekutunya di Timur Tengah," tulis Gedung Putih dalam pernyataannya.
Langkah ini muncul hanya beberapa hari setelah Gubernur Texas menetapkan Muslim Brotherhood sebagai organisasi teroris asing dan organisasi kriminal transnasional—serta memasukkan Council on American-Islamic Relations (CAIR), kelompok advokasi Muslim terbesar di AS, dalam kategori yang sama. Di Texas, kedua kelompok itu kini bahkan dilarang membeli tanah.
Muslim Brotherhood, yang berdiri di Mesir hampir seabad lalu, memiliki cabang di banyak negara dengan ideologi dan agenda yang bervariasi. Salah satu tujuan utamanya adalah pembentukan negara berbasis hukum syariah.
Trump sebenarnya telah mempertimbangkan langkah ini sejak masa jabatan pertamanya, terutama setelah bertemu Presiden Mesir Abdel Fatah El-Sisi, yang melabeli kelompok itu sebagai ancaman. Mesir dan beberapa negara Arab sejak lama telah melarang organisasi tersebut.
Situasi kian memanas ketika Yordania membubarkan kelompok itu pada April lalu, menyusul penangkapan sejumlah anggota atas dugaan rencana serangan roket dan drone.
Jika Washington benar-benar melangkah lebih jauh, dunia bisa menyaksikan salah satu keputusan geopolitik paling menggetarkan dalam beberapa tahun terakhir.
