Trump Sahkan NDAA Hampir US$1 Triliun: Anggaran Pertahanan Rekor, Kompromi Politik, dan Sinyal ke Eropa

Sumber foto:Al Jazeera

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis waktu setempat menandatangani National Defense Authorization Act (NDAA) tahun fiskal 2026, undang-undang kebijakan pertahanan tahunan dengan nilai hampir US$1 triliun. Regulasi ini mengesahkan US$901 miliar belanja militer—rekor tertinggi sepanjang sejarah dan US$8 miliar lebih besar dari permintaan anggaran yang sebelumnya diajukan Trump sendiri.

Penandatanganan dilakukan secara senyap. Tidak ada upacara resmi di Oval Office. Gedung Putih hanya mengonfirmasi lewat pernyataan tertulis bahwa presiden telah mengesahkan undang-undang tersebut.

Anggaran raksasa dan arah strategis

Sebagaimana tradisinya, NDAA menjadi cetak biru menyeluruh pertahanan AS: mulai dari jumlah kapal perang, pesawat tempur, dan sistem rudal yang dibeli, kenaikan gaji prajurit, hingga respons terhadap ancaman geopolitik global. RUU ini merupakan hasil kompromi antara versi yang lebih dulu disahkan DPR dan Senat, sebelum akhirnya lolos bulan ini.

Namun, berbeda dari preferensi Trump, NDAA 2026 memuat sejumlah ketentuan yang memperkuat keamanan Eropa—sebuah kawasan yang selama ini ia pandang terlalu bergantung pada Washington.

Trump berulang kali menyatakan bahwa sekutu-sekutu Eropa seharusnya “membayar bagian mereka sendiri.” Bahkan, Strategi Keamanan Nasional terbarunya dinilai lebih ramah terhadap Rusia dan menandai peninjauan ulang hubungan AS dengan Eropa.

Bantuan Ukraina tetap mengalir

Di tengah sikap dingin Trump terhadap Eropa, Kongres justru menyematkan dukungan baru untuk Ukraina. NDAA 2026 menyediakan US$800 juta bagi Kyiv melalui Ukraine Security Assistance Initiative—masing-masing US$400 juta untuk dua tahun ke depan. Dana ini digunakan untuk membayar perusahaan pertahanan AS yang memasok persenjataan bagi militer Ukraina.

Ketentuan tersebut hadir saat tim Trump tengah terlibat dalam negosiasi intensif dengan Ukraina dan Rusia, dengan target menghentikan invasi Moskow yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

Selain Ukraina, undang-undang ini juga mengesahkan Baltic Security Initiative dan mengalokasikan US$175 juta guna mendukung pertahanan Latvia, Lithuania, dan Estonia—tiga negara Baltik yang berada di garis depan NATO.

Membatasi fleksibilitas Trump di Eropa

NDAA juga secara eksplisit membatasi kewenangan Departemen Pertahanan untuk mengurangi jumlah pasukan AS di Eropa hingga di bawah 76.000 personel. Lebih jauh, undang-undang ini melarang Panglima Komando Eropa AS melepaskan jabatan gandanya sebagai Supreme Allied Commander NATO, sebuah posisi kunci dalam struktur aliansi Atlantik.

Pembatasan-pembatasan ini dipandang sebagai upaya Kongres menjaga komitmen jangka panjang AS terhadap NATO, terlepas dari preferensi presiden yang sedang berkuasa.

Alasan Trump tetap meneken

Gedung Putih menyatakan Trump mendukung NDAA karena undang-undang ini mengkodifikasi sejumlah agenda utamanya ke dalam hukum, termasuk pendanaan sistem pertahanan rudal “Golden Dome” serta penghapusan program diversity, equity, and inclusion (DEI) di Pentagon.

Secara politik, keputusan ini juga menandai kontras dengan periode sebelumnya. Kongres AS telah meloloskan NDAA selama 65 tahun berturut-turut, meski tradisi itu nyaris terputus pada masa jabatan pertama Trump.

Pada Desember 2020, Trump memveto NDAA karena menolak ketentuan penggantian nama pangkalan militer yang terkait tokoh Konfederasi serta perbedaan pandangan soal perlindungan hukum bagi perusahaan teknologi. Namun, Kongres menolak vetonya pada Januari 2021—beberapa hari sebelum ia meninggalkan Gedung Putih—menjadi satu-satunya veto Trump yang berhasil dianulir selama periode pertamanya.

Kini, dengan NDAA 2026 resmi menjadi undang-undang, Trump menghadapi paradoks klasik kepresidenan: mengesahkan anggaran pertahanan terbesar sepanjang masa, sembari menerima batasan nyata atas kebijakan luar negeri yang ingin ia rampingkan.

Berita Terkait