Greenland di Persimpangan Kekuasaan: Ambisi Trump, Perlawanan Eropa, dan Harga Geopolitik US$700 Miliar
Satu pulau es, miliaran dolar, dan retorika keras dari Gedung Putih. Greenland kembali jadi epicentrum geopolitik global—dan kali ini, Eropa tidak tinggal diam.
Sumber foto: The Guardian
funij.com — Laporan para pakar menyebut, ambisi Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland berpotensi menelan biaya hingga US$700 miliar (sekitar £520 miliar), menurut media AS. Angka fantastis ini muncul di tengah meningkatnya tensi diplomatik antara Washington dan sekutu-sekutu Eropanya. Meski demikian, sejumlah pejabat Eropa menilai kemungkinan serangan militer langsung AS terhadap wilayah otonom Denmark tersebut masih rendah—setidaknya untuk saat ini.
Saat pertemuan tingkat tinggi berlangsung, Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen menegaskan Kopenhagen akan membangun kehadiran militer yang lebih permanen dan lebih besar di Greenland. Ia menyebut skenario serangan AS sebagai sesuatu yang “sangat hipotetis”, sebuah pernyataan yang secara implisit menurunkan eskalasi, namun tetap mengirim sinyal tegas: Denmark tidak akan mundur.
Namun di sisi lain, Gedung Putih justru menaikkan volume. Kampanye media sosial berlanjut dengan unggahan kontroversial—dua kereta luncur anjing mengarah ke AS atau Rusia dan China, disertai caption provokatif: “Which way, Greenland man?” Sebelumnya, Donald Trump bahkan mengecilkan pertahanan Denmark dengan menyebutnya hanya terdiri dari “dua kereta luncur anjing”.
Trump pertama kali melempar gagasan pengambilalihan Greenland pada 2019, di masa jabatan pertamanya. Namun sejak kembali ke Gedung Putih tahun lalu, retorikanya mengalami scale-up agresif. Ia secara terbuka menyatakan AS akan mendapatkan Greenland “dengan satu cara atau cara lain”—sebuah pernyataan yang mengguncang Uni Eropa dan NATO, terutama karena Trump menolak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Secara strategis, Greenland bukan sekadar pulau es. Wilayah ini kaya mineral, memiliki posisi krusial di Arktik, dan secara keamanan berada di bawah payung NATO dan Uni Eropa karena status Denmark sebagai anggota kedua organisasi tersebut.
Menariknya, Denmark dan Greenland berulang kali menekankan bahwa perjanjian bilateral 1951 sudah memberi AS ruang luas untuk memperluas kehadiran militernya di pulau tersebut. Dengan kata lain, secara operasional AS tidak benar-benar dibatasi—yang dipermasalahkan adalah isu kedaulatan.
Solidaritas Eropa pun mengeras. Sejumlah pemimpin UE menyatakan dukungan penuh kepada Denmark. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan Greenland “milik rakyatnya”, menekankan prinsip penentuan nasib sendiri.
Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan memperingatkan bahwa jika kedaulatan negara UE dilanggar, “efek domino-nya akan belum pernah terjadi sebelumnya”. Paris, tegas Macron, akan berdiri dalam solidaritas penuh bersama Denmark.
Dari Nuuk, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyampaikan sikap paling gamblang. Dalam konferensi pers bersama PM Denmark Mette Frederiksen, ia menyatakan pulau itu tidak akan dimiliki atau diperintah oleh Washington.
“Jika harus memilih sekarang, kami memilih Denmark, NATO, dan Uni Eropa,” kata Nielsen, menegaskan bahwa prioritas Greenland adalah dialog damai dan kerja sama, bukan konfrontasi.
Frederiksen sendiri mengakui tekanan dari AS bukan hal mudah. Namun ia menegaskan prinsip fundamental: batas negara tidak bisa diubah dengan kekerasan, dan negara kecil tidak seharusnya hidup dalam bayang-bayang negara besar.
Di dalam negeri AS, dukungan publik terhadap langkah Trump juga tipis. Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan hanya 17% warga Amerika yang menyetujui upaya pengambilalihan Greenland. Mayoritas besar, baik Demokrat maupun Republik, menolak penggunaan kekuatan militer untuk aneksasi wilayah tersebut.
Greenland telah berubah dari isu retoris menjadi stress test nyata bagi hubungan transatlantik. Dengan biaya politik, ekonomi, dan militer yang masif, ambisi ini bukan sekadar soal ekspansi wilayah—ini tentang kredibilitas, aliansi, dan batas kekuasaan di era geopolitik baru.
