Fase Kedua Gencatan Senjata Gaza Dimulai: AS Dorong Pemerintahan Transisi, Demiliterisasi Jadi Taruhan
Washington menekan tombol next phase. Gaza masuk babak baru—tanpa peta jalan yang jelas, tanpa nama resmi, dan dengan risiko geopolitik yang masih on fire.
Sumber foto: NRC
funij.com — Amerika Serikat secara resmi mengumumkan dimulainya fase kedua gencatan senjata di Gaza, sebuah langkah strategis yang mencakup pembentukan komite teknokrat Palestina untuk mengambil alih pengelolaan harian wilayah tersebut dalam masa transisi. Namun, pengumuman itu datang dengan high-level ambiguity—minim detail, minim kepastian.
Pengumuman disampaikan melalui media sosial oleh utusan khusus Donald Trump, Steve Witkoff. Tidak ada satu pun nama yang dirilis terkait apa yang disebut sebagai “komite nasional untuk administrasi Gaza”. Komite ini bahkan belum bisa beroperasi sebelum mendapat mandat dari peace board yang akan diketuai Trump—lembaga yang hingga kini belum dibentuk.
Menurut Witkoff, fase kedua akan menjadi pintu masuk menuju “demiliterisasi penuh dan rekonstruksi Gaza”, dengan fokus utama pada pelucutan senjata seluruh personel tak berizin. Ini adalah big claim di lapangan yang realitas keamanannya masih sangat cair.
Fase pertama gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober, ditandai pertukaran sandera Israel yang ditahan Hamas dan sekutunya dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Pasukan Israel mundur ke garis gencatan senjata berwarna kuning, namun tetap mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah Gaza.
Meski intensitas serangan Israel menurun, pemboman belum sepenuhnya berhenti. Sekitar 450 warga Palestina dilaporkan tewas sejak gencatan senjata diberlakukan. Hingga kini, belum ada kesepakatan konkret terkait pelucutan senjata Hamas—sebuah deal breaker utama dalam proses ini.
Tekanan juga datang dari dalam Israel. Dua kelompok yang mewakili mantan sandera dan keluarga mereka mendesak AS agar tidak mendeklarasikan fase kedua sebelum jasad sandera terakhir yang belum ditemukan, Ran Gvili, dipulangkan. Hamas mengklaim belum berhasil menemukan jasad tersebut.
“AS mengharapkan Hamas mematuhi seluruh kewajibannya, termasuk pemulangan segera sandera terakhir yang telah meninggal,” tegas Witkoff. “Kegagalan akan membawa konsekuensi serius.”
Di sisi lain, Mesir justru bergerak lebih cepat. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menyatakan bahwa kesepakatan atas 15 anggota komite transisi Palestina telah tercapai. Komite itu akan ditempatkan di Gaza untuk mengelola kehidupan sehari-hari dan layanan esensial.
Para anggota disebut berasal dari kalangan teknokrat, bukan politisi aktif, meski beberapa diyakini memiliki afiliasi dengan Fatah—partai dominan di Otoritas Palestina. Dua nama yang mencuat sebagai kandidat pimpinan adalah Ali Shaath, mantan wakil menteri perencanaan Otoritas Palestina, dan Majed Abu Ramadan, menteri kesehatan PA.
Menurut diplomat regional, kinerja komite transisi ini akan diawasi oleh Nickolay Mladenov, diplomat senior Bulgaria dan mantan utusan PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah (2015–2020). Mladenov dikenal memiliki credibility capital yang kuat di mata Israel maupun Palestina. Ia akan melapor langsung kepada peace board Trump, yang disebut akan diisi para pemimpin dunia dan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.
Pembicaraan lanjutan di Kairo juga menyoroti isu krusial lain: penarikan lebih lanjut pasukan Israel dari Gaza, pembukaan kembali perlintasan Rafah, serta masuknya bantuan yang menumpuk di sisi perbatasan Mesir. Targetnya jelas—meningkatkan arus barang dan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
fase kedua sudah diluncurkan, tapi execution risk-nya tinggi. Tanpa kejelasan struktur, mandat, dan buy-in dari semua aktor kunci, transisi Gaza berpotensi berjalan di atas thin ice geopolitik.
