BBC Hadapi Gugatan Rp160 Triliun Trump, Tegaskan Tak Akan Mundur
Gugatan senilai 10 miliar dolar AS dari Donald Trump mengguncang jantung jurnalisme Inggris. Namun BBC bersikap tegas: melawan, bukan bernegosiasi.
Sumber foto:Corenews
BBC menyatakan akan membela diri sepenuhnya atas gugatan hukum senilai US$10 miliar yang diajukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Gugatan itu menuding lembaga penyiaran publik Inggris tersebut telah memfitnah dan menyesatkan publik lewat penyuntingan pidato Trump menjelang serangan ke Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.
Dalam dokumen gugatan yang diajukan Senin malam waktu setempat, Trump menuntut US$5 miliar atas dua tuduhan: pencemaran nama baik dan pelanggaran Florida’s Deceptive and Unfair Trade Practices Act. Ia menuduh BBC secara “sengaja, jahat, dan menipu” mengedit pidatonya dalam program investigasi Panorama.
Suntingan tersebut—yang ditayangkan lebih dari setahun lalu—menggabungkan potongan pidato Trump yang sebenarnya diucapkan hampir satu jam terpisah. Hasilnya, Trump digambarkan seolah-olah menyerukan massa untuk berjalan ke Capitol dan “bertarung habis-habisan”, sebuah framing yang menurutnya menyesatkan dan merusak reputasi.
Menanggapi gugatan itu, BBC mengeluarkan pernyataan singkat namun tegas.
“Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami akan membela perkara ini. Kami tidak akan memberikan komentar lebih lanjut terkait proses hukum yang sedang berjalan,” ujar juru bicara BBC, Selasa.
Dukungan terhadap BBC datang dari sejumlah tokoh politik Inggris. Menteri Kesehatan Inggris, Stephen Kinnock, menilai langkah BBC untuk berdiri teguh adalah keputusan yang tepat. Ia mengakui adanya kesalahan editorial dalam program tersebut, namun menegaskan tidak ada dasar hukum kuat untuk tuduhan pencemaran nama baik.
“BBC telah meminta maaf atas satu-dua kesalahan. Namun mereka juga sangat jelas bahwa tidak ada kasus yang bisa menjawab tuduhan Trump terkait libel atau defamasi,” kata Kinnock kepada Sky News.
Tekanan terhadap pemerintah Inggris untuk membela BBC pun menguat. Ed Davey, pemimpin Partai Demokrat Liberal, mendesak Perdana Menteri Keir Starmer agar secara terbuka mendukung BBC menghadapi ancaman hukum Trump.
“Ancaman hukum ini keterlaluan. Pemerintahan Trump secara terang-terangan ingin mencampuri demokrasi kita, termasuk dengan melemahkan penyiar nasional,” ujar Davey.
Sebelumnya, BBC memang telah mengakui bahwa penyuntingan tayangan Panorama merupakan “kesalahan penilaian” dan menyampaikan permintaan maaf kepada Trump. Namun lembaga tersebut tetap bersikukuh bahwa tidak ada dasar hukum untuk klaim defamasi. Kontroversi ini bahkan berujung pada pengunduran diri Tim Davie, Direktur Jenderal BBC, serta Deborah Turness, Kepala BBC News, bulan lalu.
Sementara itu, dari Amerika Serikat, Christopher Ruddy, CEO jaringan pro-Trump Newsmax, menyarankan pendekatan berbeda. Ia menilai BBC sebaiknya mencari “penyelesaian cepat dan mudah” untuk menghindari konflik hukum berkepanjangan.
Namun sikap BBC sejauh ini jelas: tidak mundur, tidak berdamai—dan siap bertarung di meja hijau.
